BULUKUMBA | SuaraRepublik – Proyek pembangunan Puskesmas Balibo di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan nilai anggaran sekitar Rp9,2 miliar, mendapat perhatian dari Ketua DPD LIDIK PRO Kabupaten Bulukumba, Fahrul Idris.
Fahrul meminta Pemerintah Desa (Pemdes) Balibo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, serta warga turut melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Fahrul, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan itu berjalan sesuai spesifikasi teknis dan menghasilkan bangunan yang berkualitas.

Fahrul yang merupakan warga kelahiran Desa Balibo mengatakan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak pelaksana proyek. Menurutnya, masyarakat juga dapat ikut memantau perkembangan pekerjaan di lapangan.
Ia menyebut pengawasan partisipatif dapat dilakukan dengan memantau progres pekerjaan, mendokumentasikan perkembangan proyek, serta menyampaikan pertanyaan apabila ditemukan hal-hal yang dinilai perlu diklarifikasi.
“Pengawasan partisipatif tidak harus ahli teknik. Masyarakat Desa Balibo cukup hadir di lokasi, melihat progres harian, mendokumentasikan pekerjaan, dan berani bertanya jika ada kejanggalan,” ujarnya.Soroti IPAL, Genset hingga Meubelair
Selain pekerjaan konstruksi, Fahrul meminta perhatian diberikan terhadap sejumlah komponen pendukung Puskesmas Balibo, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medis, genset, dan meubelair.
Menurut dia, komponen tersebut memiliki persyaratan dan fungsi khusus sehingga perlu dipastikan pengadaannya sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan fasilitas kesehatan.
Fahrul mengatakan pihaknya berencana berkoordinasi dan menyampaikan surat resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba selaku pihak yang disebut bertanggung jawab terhadap proyek untuk meminta data Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja.
Data tersebut, kata dia, akan digunakan sebagai bahan pembanding antara dokumen perencanaan dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Kami dari DPD LIDIK PRO Kabupaten Bulukumba akan ikut memantau secara berkala. Jika di lapangan ditemukan indikasi pengurangan spesifikasi dan mutu yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, kami tidak akan segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum,” kata Fahrul.










