BULUKUMBA | SuaraRepublik_ 6 Oktober 2026 — Di tengah deru mesin alat berat yang terus bekerja, muncul satu pertanyaan yang belum menemukan jawaban terang: dari mana pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan sejumlah excavator di Bulukumba?
Pertanyaan itu disampaikan Ketua DPK LIPAN Bulukumba, Adil Makmur Salemba, menyusul pantauan organisasi tersebut terhadap sejumlah alat berat yang beroperasi dan diduga tidak menggunakan BBM jenis Dexlite.
LIPAN meminta dugaan penggunaan Solar Bersubsidi untuk operasional alat berat tersebut tidak berhenti pada perdebatan atau asumsi.Mereka mendesak BPH Migas, DPRD Bulukumba, serta instansi terkait turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Pertanyaannya sederhana, dari mana pasokan BBM alat-alat berat tersebut? Karena itu, jangan hanya berasumsi dari kantor. Turun dan periksa langsung,” tegas Adil Makmur.
Menurut LIPAN, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari identitas pemilik alat berat, bukti pembelian BBM, sumber pasokan, hingga riwayat pengisian bahan bakar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah BBM yang digunakan benar-benar berasal dari sumber non-subsidi atau justru terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi yang peruntukannya ditujukan bagi masyarakat tertentu.LIPAN Soroti Pengawasan Barcode BBM Bersubsidi
Sorotan LIPAN tidak hanya tertuju pada operasional alat berat. Organisasi tersebut juga mempertanyakan mekanisme penerbitan barcode BBM bersubsidi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan di Bulukumba.
Adil Makmur menyoroti proses pengajuan barcode yang mensyaratkan sejumlah dokumen bagi petani dan nelayan.
“Petani dimintai berbagai persyaratan untuk mendapatkan barcode. Nelayan juga harus melengkapi dokumen kapal. Kalau persyaratannya begitu ketat, bagaimana proses verifikasi setelah barcode diterbitkan?” ujarnya.
Karena itu, LIPAN mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Bulukumba ikut melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Jangan sampai barcode diterbitkan, tetapi penggunaannya di lapangan tidak sesuai data atau prosedur. Pertanyaan kami, mengapa pejabat terkait tidak turun meninjau langsung siapa sebenarnya yang menggunakan BBM tersebut?” kata Adil Makmur.
Minta Audit Lapangan, Petani dan Nelayan Jangan Dirugikan
LIPAN menegaskan, dugaan penyalahgunaan Solar Bersubsidi harus dibuktikan melalui pemeriksaan faktual, bukan sekadar berdasarkan dugaan.
Menurut Adil Makmur, audit lapangan dan pemeriksaan dokumen menjadi penting untuk membuka rantai distribusi BBM secara terang—dari sumber pasokan hingga pengguna akhir.
“Kalau Excavator memang menggunakan BBM non-subsidi, buktikan. Kalau terbukti ada Solar Bersubsidi yang disalahgunakan, tindak sesuai aturan. Petani dan nelayan jangan sampai dirugikan,” tegasnya.
Di balik persoalan tersebut, terdapat kepentingan yang lebih besar: memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Sebab, ketika BBM bersubsidi keluar dari jalur peruntukannya, yang dipertaruhkan bukan sekadar liter bahan bakar, melainkan hak masyarakat yang memang menggantungkan aktivitas ekonominya pada subsidi tersebut.
Kini, bola berada di tangan instansi berwenang. Apakah dugaan itu hanya akan menjadi pertanyaan yang menggantung, atau benar-benar dijawab melalui pemeriksaan lapangan dan audit yang terbuka? (Red)*
