BULUKUMBA, SuaraRepublik— Ada bau yang tak sekadar lewat bersama angin.
Di Jalan Durian, Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, aroma menyengat dari sebuah saluran pembuangan kembali mengusik warga.
Di balik aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari menyiapkan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada persoalan lain yang ikut mengendap: limbah.
Air yang semestinya mengalir, justru seperti kehilangan jalan.
Dan ketika aliran tersendat, bau pun menemukan ruang untuk tinggal.
Keluhan semacam ini bukan kali pertama muncul. Warga kembali mempertanyakan bagaimana limbah dari aktivitas dapur SPPG tersebut dikelola dan apakah sistem pembuangannya telah memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.
“Bau dari saluran ini sangat mengganggu, apalagi kalau limbah sudah mengental dan air tidak mengalir dengan lancar. Kami berharap ada perhatian dari pihak terkait,” keluh seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Selasa (1/9).Bagi warga yang rumahnya berada di sekitar saluran, persoalan ini bukan sekadar soal hidung yang terganggu.
Setiap hari mereka berhadapan dengan bau yang datang dari parit lingkungan sendiri—ruang yang seharusnya menjadi bagian dari sistem sanitasi permukiman, bukan tempat bagi persoalan limbah untuk berhenti dan membusuk.
Warga meminta Dinas Lingkungan Hidup Bulukumba segera memastikan sistem pembuangan limbah dapur SPPG sudah sesuai standar. Seluruh limbah yang lahir dari aktivitas dapur, menurut mereka, harus dikelola dengan sistem yang layak dan tidak menimbulkan gangguan maupun potensi pencemaran bagi lingkungan sekitar.
Di titik inilah pemerintah daerah ditunggu.
Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bulukumba tidak berhenti di balik meja kantor. Mereka meminta petugas datang langsung ke lokasi, memeriksa saluran pembuangan, mengevaluasi sistem pengelolaan limbah, dan mengambil sampel bila diperlukan.
“Kalau tidak memenuhi standar, tolong ditutup sebelum warga yang bertindak,” ujar warga lainnya dengan nada kesal.
Kalimat itu terdengar keras. Namun di baliknya ada satu pesan sederhana: jangan biarkan persoalan lingkungan menunggu sampai warga kehilangan kesabaran.
Seorang warga lainnya bahkan meminta DLHK segera turun ke lokasi.
“Tolong pihak DLHK Bulukumba jangan diam saja di kantor. Mohon segera turun ke lokasi dapur SPPG ini, karena setiap hari kami harus bersabar menanggung bau limbah dapur ini,” ujarnya.
Saat ini warga tidak sedang meminta sesuatu yang rumit. Mereka hanya ingin saluran di depan atau sekitar rumah mereka tidak berubah menjadi sumber gangguan setiap hari.
Dan pemerintah punya kewajiban untuk memastikan keluhan itu tidak berhenti sebagai suara yang menguap bersama bau.
Menunggu DLHK Turun dari Kantor
Kini bola berada di tangan DLHK Bulukumba.
Pertanyaannya sederhana warga pun bermunculan, seperti apa sebenarnya sistem pengelolaan limbah di dapur SPPG Jalan Durian, Tanete?
Kenapa dapur SPPG ini terus dibiarkan beroperasi dan membuat keresahan dengan baunya?
Apakah Pemilik dapur SPPG ini punya beking?
Apakah cairan berwarna gelap dan mengental yang terlihat di dalam parit merupakan limbah dari aktivitas tersebut?
Dan yang paling penting, apakah sistem pengelolaan limbahnya telah memenuhi ketentuan lingkungan?Semua pertanyaan itu membutuhkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar dugaan.
Karena itu, langkah paling masuk akal adalah DLHK turun langsung. Melihat kondisi saluran. Memeriksa sumber pembuangan. Mengevaluasi sistem pengolahan limbah. Dan bila diperlukan, melakukan pengambilan sampel untuk memastikan apa yang sebenarnya mengalir di dalam parit tersebut.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, warga berharap ada tindakan sesuai ketentuan.
Jika ternyata tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah pun perlu menjelaskan temuannya secara terbuka kepada warga.
Sebab dalam urusan lingkungan, diam bukan selalu berarti masalah selesai.
Kadang, diam hanya membuat bau semakin lama mengendap.
Kini warga sekitar dapur SPPG menunggu: apakah keluhan tentang bau limbah ini akan berakhir pada pemeriksaan dan solusi nyata, atau kembali menjadi laporan yang menguap begitu saja? Atau DLHK hanya berdiam dikantor?
Warga sekitar menyadari bahwa program MBG membutuhkan dapur yang bukan hanya mampu menyajikan makanan bergizi, tetapi juga mampu menjaga lingkungan di sekelilingnya.
“Karena makanan boleh selesai disantap. Tetapi limbah yang salah dikelola bisa tinggal jauh lebih lama, jadi sudah seharusnya tim DLHK Bulukumba tidak mengulur waktu, atau kami warga yang tutup ini Dapur”, Tutup warga.
