BULUKUMBA | SuaraRepublik — Di tengah kesibukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontobangun menyiapkan makanan, persoalan lain justru mengalir ke luar pagar: limbah cair yang diduga bermuara ke saluran parit di sekitar permukiman warga diduga masih mengeluarkan bau tak sedap.
Kondisi pembuangan limbah dari dapur SPPG Bontobangun, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, kini mendapat sorotan. Saluran yang berada di sekitar lokasi disebut masih menjadi jalur pembuangan limbah aktivitas dapur.
Pantauan kondisi di lokasi menunjukkan adanya saluran dan wadah penampungan yang terhubung dengan aliran pembuangan. Air di sekitar saluran tampak keruh dan mengental dengan warna putih.
Warga di sekitar lokasi juga dikabarkan mengeluhkan bau tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pembuangan limbah dapur.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SPPG Bontobangun. Apakah limbah telah melalui proses pengolahan yang memadai sebelum dialirkan ke lingkungan?
Pertanyaan itu menjadi penting karena saluran pembuangan berada di sekitar kawasan permukiman, sehingga persoalan limbah tidak hanya menyangkut operasional sebuah dapur, tetapi juga menyentuh kenyamanan dan kualitas lingkungan warga.
Aktivis: Jangan Tunggu Dampaknya Makin Parah
Aktivis Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB), Syamsir, meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara kecil.
Menurut Syamsir, persoalan IPAL SPPG Bontobangun bukan hal baru. Ia menyebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bulukumba sebelumnya telah turun langsung ke lokasi bersama Kepala Bidang Penataan Lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, kata dia, pengelola disebut telah didorong untuk melakukan perbaikan pada saluran IPAL.
Namun, beberapa bulan setelah kunjungan itu, Syamsir mempertanyakan tindak lanjut dari arahan maupun teguran yang telah diberikan.
“Setahu saya, pihak DLHK sudah turun langsung bersama Kabid Penataan Lingkungan dan mendorong adanya perbaikan saluran IPAL. Tetapi setelah beberapa bulan berlalu, persoalannya diduga belum juga diselesaikan,” ujar Syamsir, saat ditemui pada Rabu (07/10).
Ia menilai pengawasan lingkungan tidak semestinya berhenti pada kunjungan dan teguran. Jika memang terdapat persoalan dalam sistem pengolahan limbah, harus ada kepastian bahwa rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan.
“Kalau sudah ditegur dan diminta memperbaiki IPAL, tetapi masih membuang limbah ke saluran permukiman, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pengawasan hanya sebatas kunjungan dan teguran, sementara warga yang harus menanggung dampaknya,” tegasnya.Bau Limbah Dikeluhkan, Pengelolaan IPAL Dipertanyakan
Syamsir juga menyoroti informasi mengenai bau tidak sedap yang disebut mengganggu warga di sekitar lokasi.
Menurutnya, dapur yang beroperasi untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar semestinya memiliki sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang memadai. Limbah cair hasil aktivitas dapur, kata dia, tidak semestinya dialirkan begitu saja ke lingkungan apabila belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah.
Apalagi jika aliran tersebut bermuara ke saluran yang berada di kawasan permukiman. Dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.“Ini menyangkut lingkungan dan kenyamanan warga. Kalau memang limbah dapur menimbulkan bau dan mengalir ke parit permukiman, harus ada tindakan konkret. Pemerintah jangan menunggu sampai muncul dampak yang lebih serius,” kata Syamsir.
Korwil BGN Bulukumba Didesak Evaluasi SPPG Bontobangun
Sorotan terhadap pengelolaan limbah tersebut turut diarahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Syamsir mendesak Koordinator Wilayah BGN Bulukumba mengevaluasi keberadaan dan operasional dapur SPPG Bontobangun, terutama jika persoalan IPAL belum diselesaikan.
Ia bahkan meminta aktivitas dapur dihentikan sementara apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan bahwa pengelola tidak menjalankan perbaikan IPAL sebagaimana arahan dari DLHK saat melakukan kunjungan beberapa bulan yang lalu.
“Kami mendesak Korwil BGN Bulukumba mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan aktivitas dapur tersebut sampai persoalan IPAL benar-benar diperbaiki dan dinyatakan layak. Jangan sampai program pemenuhan gizi justru menimbulkan persoalan lingkungan bagi masyarakat sekitar,” tegas Syamsir.
Menurutnya, program pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan sanitasi dan lingkungan.
Produksi makanan dalam jumlah besar, kata dia, tentu menghasilkan limbah. Karena itu, sistem pengolahan limbah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dapur SPPG.
DLHK Diminta Kembali Turun dan Periksa IPAL
Syamsir juga meminta DLHK Bulukumba kembali melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi IPAL SPPG Bontobangun.
Pemeriksaan tersebut, menurut dia, tidak cukup hanya melihat kondisi fisik saluran. Pemerintah perlu memastikan seluruh sistem berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari instalasi pengolahan limbah, saluran pembuangan, kualitas air limbah, hingga titik akhir pembuangan.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan memadai atau tidak sesuai ketentuan, ia meminta pemerintah mengambil langkah administratif berdasarkan aturan yang berlaku.
“DLHK sudah pernah turun. Sekarang harus dilihat hasilnya. Apakah rekomendasi perbaikan sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum, harus ada tindakan tegas,” ujar Syamsir.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bulukumba, Muh Nurdin, belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait kondisi IPAL SPPG Bontobangun.Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp beberapa hari lalu, Nurdin mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium.
“Saya belum bisa berkomentar ini, karena belum saya dapat info hasil uji labnya,” ungkap Nurdin. (Red)*
